SUMATERA BARAT TERBAIK PADA INDIKATOR UTAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Jakarta, Senin 14/10/2019

Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan ketenagakerjaan merupakan urusan Pemerintahan, yang bersifat wajib antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Isu-isu ketenagakerjaan yg berindikasi luas dalam kehidupan sosial sering belum dapat perhatian dari sisi perencanaan maupun impelementasinya. Angka Indeks merupakan ukuran kuantitatif yang lazim digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan sehingga dapat diketahui area pembangunan mana saja yang sudah baik maupun yang belum baik. Indek Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) telah terintimidasi dengan agenda pembangunan dunia berkelanjutan khususnya dalam agenda pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Untuk itu agenda penganugerahan Indek Pembangunan Ketenagakerjaan di pemerintahan Propinsi merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mendorong iklim pembangunan ketenagakerjaan di daerah yang kondusif.

Dengan situasi perkembangan ketenagakerjaan saat ini, ada beberapa kategori Pemerintah Pusat dalam mendorong semangat perubahan dan inovasi Pemerintah daerah agar lebih mengutamakan terobosan-terobosan baru sehingga Pemerintah Daerah dapat paradigma Baru dalam mengurus ketenagakerjaan di daerahnya.

Sumatera Barat bersama dua belas Propinsi lainya untuk tahun ini mendapatkan anugerah Penghargaan Indeks Pertumbuhan Ketenagakerjaan 2019. Acara penganugerahan ini berlangsung di hotel Bidakara Pancoran Jakarta pada senin 14 oktober 2019. Penyerahan penghargaan langung di serahkan oleh mentri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hanif Dhakiri kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Ada beberapa indikator penialaian terhadap keberhasilan Pemerintah Propinsi yang dapat penghargaan ini, Sumatera Barat untuk tahun ini di Anugerahkan sebagai “Propinsi Terbaik pada Indikator Utama Hubungan Idustrial”.

Dalam sanbutannya Mentri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan ada sembilan indikator utama yang menjadi tolak ukur IPK Nasional, indikator itu antara lain perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, jaminan sosial tenaga kerja, pengupahan dan kesahjeteraan pekerja,kondisi lingkungan kerja, dan hubungan industrial. Sementara salah satu faktor yang mendorong kenaikan IPK adalah meningkatnya kesadaran Pemerintah Daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas. Hanif Juga mengatakan pihaknya terus berupaya menaikan IPK nasional kedepanya. “IPK akan didorong agar naik lebih tinggi, sebab jika kenaikan terlalu tipis, akan membuat kita tidak kompetitif” tutur Hanif.

Di Indonesia dari 136 juta angkatan kerja, 58% lulusan SD dan SMP. Kemudian missmatch pendidikan formalnya di atas 50%. Disederhanakan dengan 10 angkatan kerja, 58% lulusan SD dan SMP, 6 Orang gugur untuk masuk ke pasar kerja. Sisanya 4 orang lulusan SMA, SMK, Diploma dan Sarjana.

Masalah lainya adalah ekosistem ketenagakerjaandi Indonesia yang terlalu kaku sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja melalui Investasi. Dia menyebut, Produktifitas kerja, kesempatan kerja hingga jam kerja di indonesia masih terlalu kaku.

Selain itu Pemerintah juga berupaya untuk memfasilitasi pekerja muda untuk masuk ke ekonomi kreatif dan ekonomi digital serta mengurangi missmatch pendidikan Formal. (Ef PHB)

Post Author: Efriyanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *