Gubernur temui Komisi V DPR RI terkait Bencana di sumbar

Jakarta - Komisi V DPR RI pada tanggal 16 Mei 2024 Pembahasan tentang Dampak-dampak dan kerusakan bencana akibat banjir dan tanah longsor wilayah Padang Sumatera Barat. Rapat ini di Pimpin oleh  Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal; Anggota Komisi V Syahrul; dan Staf Ahli Komisi V, Sherly Wattimena.

"Di harapkan dukungan dan bantuan dari Komisi V DPR RI di antaranya adalah dukungan terhadap peralatan untuk BNPB dan kemudian juga untuk PUPR yang darurat pada hari ini, selain itu juga pembangunan untuk beberapa sungai yang ada di pesisir selatan sampai Padang Pariaman" kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam catatan tertulis yang diterima (16/05/2024).

Selanjutnya dikatakan curah hujan di Sumbar dari sedang sampai ekstrim yang terjadi di sepanjang tahun maka potensi banjir dan longsor jangan sampai menimpa di tahun-tahun berikutnya. 

Melihat dari pengalaman dan pembicaraan dengan Balai Sungai kemudian juga Direktur dan pak Dirjen, maka di harapkan dukungan untuk pembangunan Sabo Dam.

"Kita punya sungai yang berhulu di merapi ini ada sebanyak 15 dan yang potensial berdampak oleh masyarakat ada 5, oleh karena itu melihat dari pengalaman Jogja yang sungainya 10 mempunyai Sabo Damnya itu 250 buah sedangkan kita di merapi Sumbar sungainya 15 sedangkan Sabo Damnya baru 2 buah. Sebenarnya sudah di rencanakan dari beberapa tahun yang lalu mudah-mudahan apa yang kita harapkan tahun ini bisa di laksanakan dengan pembangunan Sabo Dam ini sehingga akan meminimalisir korban terhadap efek daripada longsoran banjir dan lahar dingin" kata Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Selain itu kerusakan jalan utama Padang ke Padang Panjang yaitu Lembah Anai yang sekarang ini sudah putus total tentu ini sangat berpengaruh terhadap transportasi di Padang bahkan dari provinsi lain.

Adapun saat ini untuk relokasi masyarakat yang terdampak itu terutama di daerah Agam dan Tanah Datar mereka sudah berada di tempat pengungsian dan sudah diamankan untuk kebutuhan pokok dan kesehatan mereka disana.

Gubernur Sumbar sedang berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana dan juga dengan BMKG untuk memetakan potensi-potensi daerah yang beresiko, dengan kerjasama ini bisa di petakan mana yang beresiko akan terkena potensi banjir longsor maka akan di adakan relokasi. 

Ditambahkan oleh Gubernur Sumbar upaya kerjasama juga dilakukan dengan Kanwil Pertanahan untuk mencari lokasi-lokasi yang aman untuk para korban yang rumahnya hancur dan membangun kembali di tanah yang baru.

"Anggaran yang di butuhkan untuk menangani semua kerusakan banjir longsor ini lebih kurang sekitar Rp. 1.500.000.000.000 dan kita insyaallah akan bertemu dengan bapak presiden tanggal 21, mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi" ujar Bapak Gubernur Sumbar Mahyeldi. (Ef-Phb)

Administrator.